Perspektif Islam tentang Ekonomi Politik: Pandangan Muhammad Baqir al-Sadr

Cak Yo

Diterjemahkan dari artikel Talib M. Aziz, "An Islamic Perspective of Political Economy: The Views of (late) Muhammad Baqir al-Sadr".

Artikel ini merupakan bagian dari disertasi penulis tentang “ “The Islamic Political Theory of Muhammad Baqir al-Sadr of Iraq”  ("Teori Politik Islam Muhammad Baqir al-Sadr dari Irak”). Talib M. Aziz adalah Peneliti Tamu di Pusat Studi Timur Dekat, UCLA.

Perspektif Islam tentang Ekonomi Politik

Dengan runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan di jantungnya, Uni Soviet, dunia kembali didominasi oleh praktik dan hukum kapitalisme. Ekonomi dunia saat ini dibentuk menurut Adam Smith. Tidak ada rute alternatif lain untuk pembangunan ekonomi yang dibayangkan selain membiarkan "hukum pasar" memainkan perannya di pasar.

 “Invisible hand”  ("Tangan tak terlihat"), teori ekonomi Adam Smith, di mana pasar kini lebih tampak daripada sebelumnya sebagai faktor penentu dan penentu dalam kehidupan bangsa dan manusia. Akibatnya, kepentingan pribadi anggota masyarakat harus menjadi penggerak ekonomi, dan hukum penawaran dan permintaan menjadi mekanisme pengaturan bagi para pencari untung dalam masyarakat. Bahkan para ekonom di blok yang dulunya berhaluan Marxis pun menganut perilaku ekonomi seperti itu sebagai satu-satunya alternatif untuk mengatasi masalah ekonomi negara mereka.

Tidak sepenuhnya benar, kata banyak pemikir dan aktivis politik Muslim. Mereka percaya bahwa Islam memberi manusia solusi atas masalah yang diciptakan oleh sistem politik dan nilai-nilai moral buatan manusia yang tidak sempurna. Islam, menurut mereka, adalah kerangka sosial yang ditetapkan Tuhan yang seharusnya membimbing manusia menuju kedamaian dan ketenangan dalam semua aspek kehidupan, baik fisik maupun metafisik (material maupun imaterial).

Salah satu pemikir dan aktivis politik tersebut adalah Muhammad Baqir al-Sadr dari Irak. Sadr dieksekusi karena ia memimpin gerakan revolusioner melawan rezim Ba'ath di Irak pada tahun 1980. Ia telah merancang sistem politik Islam untuk menggantikan rezim yang ada di dunia Muslim, yang ia anggap korup. Programnya untuk masa depan adalah menciptakan tatanan sosial ekonomi baru yang akan menggantikan tatanan kapitalis dan sosialis yang merupakan sistem yang mendominasi di dunia Muslim.

Tulisan ini bermaksud memfokuskan pada pandangannya dan prinsip dasar sistem ekonomi Islam, yang menurutnya lebih mampu menyelesaikan kontradiksi sistem kapitalis dan, dengan demikian, lebih mampu memenuhi kebutuhan manusia; yang lebih penting lagi, memiliki kapasitas untuk berkembang dan maju sesuai dengan potensi manusia.

Sebagai seorang ahli hukum Islam, Sadr mendasarkan argumennya pada ajaran-ajaran Islam dan sumber-sumber suci. Di sini, tujuan kami adalah untuk menyajikan argumen konseptual dan rekayasa ekonomi masyarakatnya serta melihat bagaimana pandangan dan program ini dapat diterapkan dalam realitas. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyoroti argumennya dan mencoba memahami struktur sistem ekonomi Islam.

Pandangannya dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari teori politik umumnya yang dirancang untuk membangun sistem sosial Islam yang lengkap. Perilaku sistem ekonomi Islam harus dinilai setelah terbentuknya Negara Islam, di mana seluruh ranah perilaku sosial ekonomi manusia ditentukan menurut Islam. Karya utama Sadr dalam bidang ekonomi ditulis pada tahun 1960-61, dan selain pamflet yang ditulisnya di kemudian hari, argumen utama pemikirannya terkandung dalam satu karya, Iqtisaduna (`Ekonomi Kita').

Ekonomi Negara Islam, menurut Sadr, terbagi antara ekonomi individu sebagai wakil Tuhan (khalifah), dan penguasa sebagai saksi (syahid) yang memimpin penerapan hukum-hukum Tuhan. Dengan demikian, struktur ekonomi Negara Islam terdiri dari kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Akan tetapi, orang tidak boleh berpikir bahwa struktur ekonomi Negara Islam merupakan semacam kombinasi kapitalisme dan sosialisme. Sadr dengan tegas menolak kesalahpahaman ini.

Ia berpendapat bahwa penjajaran hak kepemilikan pribadi dan publik bersumber dari keyakinan fundamental Islam.(1) Hal ini serupa dengan cara kepemilikan pribadi dianjurkan dalam sistem kapitalis, atau kepemilikan publik oleh sosialis: sebagai kesimpulan logis dari keyakinan ideologis dan filosofis mereka. Untuk membenarkan kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik dalam Islam, seseorang harus memahami hak dan kewajiban individu dan Negara dalam Islam. Uraian terperinci Sadr tentang hubungan ekonomi dalam Negara Islam dan struktur ekonominya merupakan argumen terbaik yang tersedia untuk gagasan ekonomi Islam.

Hubungan Ekonomi

Perilaku manusia, menurut Sadr, dikategorikan ke dalam tiga jenis hubungan: sosial, ekonomi, dan keagamaan. Ketiganya bersumber dari hubungan dasar manusia dengan sesama manusia, lingkungan, dan Tuhan. Namun, hubungan ekonomi merupakan hasil naluri batin manusia untuk mencintai diri sendiri yang “selalu mendorongnya untuk mencari hal-hal yang baik bagi dirinya, untuk mengamankan kepentingannya, dan memenuhi kebutuhannya" (“always drives him to seek good thins for himself, to secure his interest, and satisfy his needs". (2)

Oleh karena itu, manusia, dalam hubungannya dengan lingkungan, cenderung memanfaatkan semua sumber daya yang mungkin untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesenangannya. Pada waktunya, ia bersedia menggunakan hewan dan tumbuhan untuk membantunya dalam perjuangannya melawan lingkungan.

Meskipun kebutuhan pokoknya sederhana pada periode awal sejarah, kapasitas mentalnya memungkinkannya mengembangkan cara-cara baru untuk membantunya memanfaatkan sumber daya lingkungan. Dengan demikian, kebutuhannya selalu berkembang karena kompleksitas pemanfaatan sumber daya lingkungan.

Hubungan manusia dengan sesamanya merupakan hasil alami dari kebutuhannya untuk memuaskan keinginannya. Kompleksitas kehidupan yang timbul dari hubungannya dengan lingkungan membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhannya secara memadai.

Kerjasama dengan orang lain membuat usaha untuk memenuhi kebutuhannya menjadi lebih mudah dikelola. Kerjasama dengan orang lain menghasilkan pembagian keuntungan dengan semua peserta dalam masyarakat.(3) Naluri batin untuk mencintai diri sendiri yang mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat pertama terbukti nyata. Naluri ini memunculkan eksploitasi manusia terhadap saudaranya.

Karena manusia tidak memiliki kemampuan fisik dan mental yang sama, mereka jelas berbeda dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan. Perbedaan kemampuan tersebut merupakan bagian dari rencana ilahi untuk mewujudkan kohesi melalui pembagian kerja bagi masyarakat manusia. Orang-orang dengan kemampuan yang berbeda menjalankan tugas yang berbeda dalam tatanan sosial. (4)

Namun, keinginan manusia untuk memaksimalkan kepentingannya mendorong sebagian orang untuk mengeksploitasi situasi demi keuntungan mereka. Kebutuhan manusia tumbuh karena perkembangan mental dan ekonomi manusia. Pengalamannya memperluas kapasitasnya untuk memanfaatkan sumber daya lingkungannya. Hasratnya untuk memperoleh lebih banyak sumber daya lingkungan untuk dirinya sendiri menjadi lazim. Akibatnya, sebagian orang bersedia menindas orang lain untuk memuaskan keserakahan dan ego mereka (keduanya merupakan hasil dari cinta diri). Saat itulah komunitas manusia menghadapi penindasan dalam bentuk eksploitasi ekonomi.

Konflik antara kedamaian sosial dan naluri individu untuk memaksimalkan kepentingan terus berlanjut sepanjang sejarah. Menurut Sadr, konflik historis ini terjadi antara dua kelas: individu yang mengendalikan sumber daya lingkungan (ekonomi dan sosial) dan berusaha melindungi kepentingan mereka, dan masyarakat lainnya yang berusaha hidup dalam damai dan kerja sama.

Kaum Marxis percaya bahwa masalah ini bermula dari kendali segelintir orang terhadap sumber daya ekonomi. Satu-satunya cara untuk mewujudkan perdamaian dalam tatanan sosial adalah melalui revolusi kelas tertindas untuk menghancurkan kepentingan khusus kelas istimewa. Di sisi lain, kaum kapitalis percaya bahwa konflik sosial semacam itu merupakan akibat dari keterbatasan sumber daya alam lingkungan, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang.(5)

Dengan demikian, konflik sosial akan selalu ada. Hanya melalui reformasi yang bertahap dan bertahap masyarakat dapat berharap untuk mengelola konflik sosial agar tidak mengalahkan kemajuan manusia. Atas dasar ini, kaum kapitalis menentang segala jenis revolusi sosial. Akan tetapi, Islam tidak setuju dengan kedua pandangan tersebut dan menganggap sumber daya lingkungan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang.

Menurut Sadr, masalahnya terletak pada penyaluran sifat manusia: bagaimana naluri mencintai diri sendiri dapat diarahkan dengan cara yang tepat? Kecuali jika muncul solusi untuk mengendalikan keinginan manusia dan menangkis potensi eksploitasi terhadap orang lain, tatanan sosial akan bertumpu pada fondasi yang goyah. Oleh karena itu, Sadr dengan jelas menyatakan bahwa masalah sosial ekonomi adalah akibat dari perilaku buruk manusia. Ia menyebutkan dua alasan untuk masalah sosial ekonomi: (1) sifat manusia yang menindas, yang timbul dari cinta dirinya; dan (2) ketidakefisienan manusia dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Menurut tafsiran Sadr, berbagai keburukan yang bersumber dari penindasan manusia dalam bidang ekonomi kehidupan terus berlanjut dalam bentuk ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi di satu pihak dan ketidakefisienan pemanfaatan sumber daya tersebut, yang berakibat pada terbelakangnya pengembangan sumber daya ekonomi dan pemborosan sumber daya tersebut.

Solusinya harus mengatasi dua penyakit dasar perilaku ekonomi manusia ini. Sadr menetapkan tiga komponen solusi Islam: (1) penghentian berbagai bentuk penindasan yang terwujud dalam distribusi sumber daya ekonomi yang tidak adil; (2) pendisiplinan “sifat manusia untuk mencapai kendali atas naluri cinta diri; dan (3) pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia.

Teori Distribusi Islam

Langkah pertama untuk mengakhiri kontradiksi dalam struktur ekonomi masyarakat dimulai dengan distribusi sumber daya ekonomi di antara masyarakat. Sistem sosial yang adil adalah sistem yang memungkinkan semua orang memperoleh manfaat dari kekayaan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam didasarkan pada kriteria ini.

Bentuk pertama kekayaan ekonomi adalah sumber daya alam lingkungan. Distribusi kekayaan ekonomi yang tidak adil bermula dari masalah kepemilikan sumber daya alam tersebut. Kita harus mengetahui siapa yang berhak memiliki sumber daya tersebut dalam Islam. Karena itu, Sadr harus mengembangkan teori distribusi sumber daya alam dalam dua tahap: tahap praproduksi dan pascaproduksi, atau yang disebutnya sebagai kekayaan primer dan kekayaan sekunder .

Upayanya adalah untuk menemukan dasar doktrinal ajaran Islam tentang kepemilikan ekonomi. Baginya, studi ekonomi dalam pengertian empiris pada tahap ini tidak relevan dengan masalah keadilan sosial. Dengan kata lain, ia sedang membangun teori ideologis yang membahas masalah ini. Studi ekonomi empiris muncul jauh kemudian untuk mengevaluasi apakah penerapan teori ideologis dalam ranah kehidupan memiliki dasar yang memadai dalam realitas.

Distribusi Kekayaan Alam

Dalam membangun kerangka konseptual teorinya, Sadr juga tidak setuju dengan para ekonom politik mengenai ruang lingkup sumber daya ekonomi. Ia mengabaikan modal dan tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya ekonomi.

Hanya alam yang dapat diperhitungkan dalam teori distribusi sumber daya alam. “Karena modal pada hakikatnya adalah kekayaan yang diproduksi dan bukan sumber utama produksi, karena secara ekonomi modal mewakili kekayaan yang diproduksi dan dihasilkan melalui kerja manusia yang dapat diinvestasikan kembali dalam pengembangan kekayaan baru.(7)

Di sisi lain, alam itu sendiri diklasifikasikan ke dalam empat kategori: 1) tanah; 2) bahan mentah; 3) air; dan 4) sumber daya alam lainnya seperti spesies hidup di udara, laut dan di darat.(8) Meskipun hukum-hukum Islam tampaknya mengandung peraturan yang berbeda untuk masing-masing kategori ini, Sadr menggunakan kecerdikannya untuk menemukan titik temu di antara mereka, memberikan interpretasinya tentang apa yang disebutnya "Teori Ekonomi Umum Islam" (“The General Economic Theory of Islam”).

Satu-satunya pemilik tanah dan bahan baku adalah Negara Islam. Orang-orang dapat memperoleh hak kepemilikan khusus jika mereka menginvestasikan tenaga mereka untuk mengembangkan sumber daya alam ini, seperti mengolah tanah dan menambang mineral. Individu dapat memperoleh prioritas atas orang lain atas sebidang tanah atau sumber mineral yang mereka garap.

Hak kepemilikan khusus hanya dapat diperoleh melalui tenaga kerja yang diinvestasikan dalam pengembangan tanah atau bahan mentah tersebut, dan hak tersebut berakhir segera setelah pengembangan tersebut berakhir.(9) Orang -orang yang memanfaatkan sumber daya ini harus membayar pajak properti atas penggunaannya kepada Negara Islam.

Sebaliknya, air dapat dimiliki jika air tersebut dimiliki untuk pembangunan ekonomi. Meskipun satu-satunya pemilik sumber daya alam air adalah Negara, semua orang memiliki akses terhadap air untuk digunakan. Satu-satunya pengecualian adalah air bawah tanah, di mana individu yang menginvestasikan tenaganya untuk mengembangkan kegunaannya memiliki hak eksklusif atas penggunaan dan manfaatnya.(10)

Sumber daya alam lainnya, seperti burung, hewan, tumbuhan, dan kehidupan laut, dimiliki oleh publik. Sumber kekayaan ekonomi ini dapat menjadi milik pribadi melalui usaha perorangan.(11) Dengan demikian, orang, bukan Negara, memiliki hak eksklusif untuk memiliki sumber daya melalui kerja keras mereka. Mereka tidak boleh kehilangan hak ini tanpa batas waktu, atau membayar pajak properti atas kepemilikan mereka.

Berdasarkan pandangan ini, Sadr menyimpulkan bahwa rakyat sendiri atau, dalam istilah yang lebih konkret, pemerintah perwakilan mereka, adalah pemilik tunggal dan sah atas sumber daya alam. Individu dapat memperoleh hak istimewa khusus untuk memanfaatkan sumber daya ini hanya melalui kerja keras mereka untuk mengembangkan sumber daya ini.

Jenis-jenis kerja individu lainnya, seperti penggunaan kekerasan untuk memiliki, tidak dianggap sebagai cara yang sah untuk memiliki. Secara khusus, hanya kerja manusia yang diinvestasikan yang memiliki signifikansi hukum untuk kepemilikan sumber daya alam. Secara umum, Islam memberikan hak kepada individu untuk memiliki properti pribadi hanya melalui upaya berkelanjutan mereka untuk mengembangkan sumber daya ini demi manfaat masyarakat secara keseluruhan. Setelah pengembangan sumber daya alam secara pribadi ini dihentikan, hak kepemilikan pribadi juga akan berakhir.(12)

Dari sini Sadr menyimpulkan prinsip pertama teorinya: "Semua kekayaan alam merupakan bagian dari sektor publik dan individu mendapatkan hak khusus untuk menggunakannya hanya atas satu alasan, yaitu tenaga kerja yang dicirikan oleh pengembangan [sumber daya ini] melalui kerja langsung [individu itu sendiri]."(13)

Berdasarkan asas di atas, seseorang tidak boleh memanfaatkan orang lain untuk mengembangkan sumber daya alam demi memperoleh hak kepemilikan atas tanah yang luas, misalnya; jika tidak, mereka akan berbagi kepemilikan dan manfaat atas kekayaan alam tersebut berdasarkan kerja keras mereka. Islam sama sekali menolak asas kapitalistik tentang kepemilikan individu atas sumber daya alam yang melimpah dengan alasan bahwa sumber daya tersebut dikembangkan melalui kerja keras orang lain.

Atas alasan yang sama, industri untuk pengembangan sumber daya alam seperti minyak dan mineral hanya dapat dimiliki dan dikelola oleh Negara. Kendati menekankan kepemilikan publik atas sumber daya alam, Sadr memperkenalkan konsep “hak prioritas penggunaan” sumber daya ekonomi alam oleh individu. Ia menyatakan bahwa mereka yang memiliki tenaga kerja dan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya memiliki hak untuk memperoleh akses ke sumber daya tersebut jika eksploitasi tersebut melayani kepentingan publik.

Distribusi Kekayaan yang Dihasilkan

Sadr juga mengembangkan teori Islam tentang distribusi komoditas yang diproduksi. Kekayaan yang diproduksi diklasifikasikan menjadi: (1) komoditas primer, seperti hasil pertanian dan bahan baku; dan (2) komoditas sekunder, yang merupakan komoditas primer yang diproduksi menjadi berbagai produk.

Dalam kedua tahap produksi ini, modal yang dihasilkan dari usaha ekonomi sebelumnya serta alat produksi (perkakas dan mesin) ikut ambil bagian dalam proses produksi dalam kegiatan ekonomi tingkat lanjut ini. Akan tetapi, bertentangan dengan teori kapitalis, masing-masing komponen ini tidak memiliki bagian dari produk tetapi memperoleh hak khusus atas penggunaan dan kerusakannya dalam proses produksi.

Sebagaimana disebutkan dalam prinsip sebelumnya, Islam memberikan hak kepemilikan tunggal atas barang-barang yang diproduksi kepada pekerja. Akan tetapi, Sadr menyadari bahwa tenaga kerja manusia hanyalah salah satu komponen dalam produksi komoditas primer. Komponen lainnya adalah lingkungan alam dan peralatan yang membantu manusia dalam proses produksi.

Alat-alat, atau sarana produksi, menurut Sadr, “mengandung hasil kerja yang tersimpan dari tahap-tahap produksi sebelumnya yang akan habis dan terkuras selama penggunaannya dalam proses produksi.” (14) Dalam hal ini, jika alat-alat tersebut bukan milik pekerja yang mendapatkan keuntungan dari penggunaannya selama proses produksi, maka pemilik sah alat-alat tersebut harus mendapatkan upah atas penggunaan alat-alatnya, yaitu hasil kerja yang terkuras yang tersimpan dalam alat-alat tersebut.(15)

Menurut Sadr, di sinilah letak salah satu perbedaan ideologis utama antara kapitalisme dan Islam. Kapitalisme memandang pemilik alat produksi sebagai satu-satunya pemilik komoditas yang diproduksi, sedangkan Islam menganggap hanya buruh yang memiliki klaim sah atas komoditas yang diproduksi. Dalam kapitalisme, peralatan mendapat bagian dari produk karena penggunaannya, seperti tenaga kerja manusia, merupakan pengeluaran sejumlah pekerjaan dalam proses produksi. Dalam Islam, peralatan hanya membantu dan menolong manusia untuk memfasilitasi proses produksi; dengan demikian, peralatan harus dikompensasi dengan sewa, bukan dengan pembagian keuntungan.(16)

Oleh karena itu, hanya buruh yang memiliki klaim yang sah atas hasil usahanya. Oleh karena itu, menurut Sadr, dalam ekonomi Islam, tidak masuk akal bagi seseorang untuk mempekerjakan orang lain dan memberi mereka uang sewa dan peralatan sehingga hanya dia yang memiliki hasil kerja mereka.(17) Demikian pula, industri dan unit produksi yang mempekerjakan banyak pekerja dapat beroperasi di Negara Islam hanya jika dimiliki secara publik.

Dalam visi teoritis Sadr, produksi kapitalis industri tidak dapat berkembang dalam sistem ekonomi Islam kecuali melalui keterlibatan dan kendali langsung Negara dalam pembangunan ekonomi. Negara, atas nama masyarakat, yang merupakan satu-satunya pemilik sumber daya ekonomi, dapat mempekerjakan orang dan membayar mereka hanya upah untuk pekerjaan mereka dan tidak memberi mereka bagian dari komoditas yang diproduksi.

Lebih jauh, karena pemanfaatan kekayaan ekonomi lingkungan hidup merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan, sebagai satu-satunya pemilik dan penerima manfaat sumber daya alam, masyarakat memperoleh bagian dari hasil produksi komoditas primer. Negara, dalam tahap produksi ini, berhak memungut apa yang disebut tasq (pajak penghasilan) dari produsen untuk membiayai pengeluaran kesejahteraan sosial dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.(18)

Adapun produksi komoditas sekunder, Islam memberikan hak kepada pemilik komoditas primer untuk menetapkan klaimnya atas produk akhir. Keabsahan kepemilikannya tidak berakhir karena seseorang membantunya dalam mengubah komoditasnya menjadi berbagai bentuk. Seseorang, jika ia memiliki bahan baku, memiliki hak atas komoditas manufaktur yang dihasilkan dari bahan tersebut.

Secara sederhana, pekerja dalam hal ini tidak hanya memiliki hasil produksi sumber daya alam, tetapi juga komoditas yang dihasilkan pada tahap akhir produksi. Jika negara, misalnya, mengekstraksi atau menambang sumber daya alam tertentu melalui perusahaan milik publik, maka negara juga memiliki hak kepemilikan atas semua barang jadi yang diekstraksi dari sumber daya alam tersebut.

Orang-orang yang berpartisipasi dalam produksi akan mendapatkan upah atas kerja keras mereka. Industri yang mengembangkan sumber daya alam, seperti minyak dan mineral, secara teoritis, tidak dapat dimiliki secara pribadi dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini karena Negara adalah pemilik utama sumber daya alam, yang memberinya hak untuk memiliki produk yang dihasilkan.

Akan tetapi, terdapat celah teoritis untuk membuat kaum kapitalis berkembang pesat dalam sistem ekonomi Islam, yaitu melalui perolehan sumber daya alam dari Negara dengan cara disewa oleh perusahaan swasta, di mana pihak swasta tersebut dapat mengklaim kepemilikan yang sah atas komoditas yang diproduksi.

Bagaimanapun, kepemilikan tidak terpengaruh oleh penggunaan alat produksi milik orang lain. Pemilik alat dan mesin dibayar atas penggunaan alat tersebut dalam proses produksi. Dengan cara yang sama, pemilik komoditas primer juga dapat mempekerjakan orang lain untuk memproduksi barangnya. Pekerja, dalam hal ini, mendapatkan gaji atas pekerjaannya, yang harus ditentukan dalam kontrak kerja. Oleh karena itu, pekerja tidak memiliki klaim atas produk akhir yang diproduksinya.(19)

Islam menetapkan dua cara pembayaran bagi pekerja yang dipekerjakan: yang pertama adalah melalui upah, di mana ia dibayar untuk jumlah pekerjaan yang ia lakukan dalam menyelesaikan suatu tugas; yang kedua adalah dengan membagi keuntungan dari produk akhir. Dalam hal ini, pekerja hanya memperoleh persentase tertentu dari keuntungan yang ditentukan dalam perjanjian antara dirinya dan pemilik komoditas utama. Prinsip umum, dalam Islam, untuk memperoleh penghasilan adalah:

"...bahwa penghasilan itu hanya berdasarkan sumbangan tenaga kerja selama proses (produksi), sehingga tenaga kerja yang disumbangkan itu adalah satu-satunya cara yang sah bagi seseorang untuk memperoleh bayaran dari pemilik proses...dan tanpa sumbangan tersebut, maka penghasilannya tidak sah." (20)

Berdasarkan asas ekonomi ini, pemilik modal tidak akan menerima pembayaran tetap dari pemilik barang primer, yakni riba yang hukumnya haram. Modal moneter tidak akan dianggap sebagai sumbangan tenaga kerja sama sekali.(21)

Pembayaran tetap hanya diperbolehkan dalam Islam dalam satu kasus, yaitu ketika ada konsumsi tenaga kerja, baik secara langsung melalui pekerja, maupun secara tidak langsung (akumulasi kerja) melalui alat produksi. Sedangkan untuk modal moneter, tidak ada hal seperti itu. Pekerjaan telah habis atau terkuras. Dalam hal ini, pemilik modal diperbolehkan untuk berbagi keuntungan dan kerugian dengan pemilik barang-barang primer. Keabsahan penghasilan dalam situasi ini didasarkan pada bantuannya dalam memperlancar proses produksi, yang karenanya ia berhak mendapatkan imbalan dalam bentuk bagi hasil.

Menyalurkan Sifat Manusia

Tugas pertama sistem politik Islam adalah menghapuskan segala bentuk penindasan dalam hubungan ekonomi dan meletakkan dasar bagi pembentukan sistem distribusi sumber daya ekonomi yang adil. Akan tetapi, menurut Sadr, sumber ketidakadilan bukanlah tatanan sosial maupun alat produksi, melainkan kodrat manusia itu sendiri, naluri batin untuk mencintai diri sendiri yang mendorong manusia untuk mengamankan kelangsungan hidup bagi dirinya sendiri saja. Naluri semacam itu penting bagi kelangsungan hidup manusia di bumi.

Keuntungan, yang merupakan perwujudan ekonomi dari cinta diri dan dihasilkan dari investasi swasta, adalah mesin penggerak utama pencapaian ekonomi manusia. Keuntungan memberi individu insentif pribadi untuk bekerja keras dan mengatasi kesulitan serta tantangan. Namun, jika dibiarkan tanpa kendali moral, keuntungan akan terwujud dalam berbagai bentuk penindasan.

Manusia hanya akan peduli dengan mengamankan kepentingannya sendiri sampai pada titik menyalahgunakan kepentingan orang lain. Jika solusi untuk masalah hakikat manusia tidak ditemukan, manusia akan menemukan jalan keluar untuk menyalahgunakan bahkan dalam sistem distribusi yang adil. Faktanya, kontradiksi sosial berasal dari naluri individu untuk mencintai diri sendiri. Dalam sistem kapitalis, hal itu terwujud dalam bentuk eksploitasi ekonomi terhadap orang lain.

Dalam sistem komunis, di mana kepemilikan pribadi dihapuskan, kecintaan manusia pada diri sendiri terwujud dalam penindasan politik, seperti perebutan kekuasaan dan pengamanan hak-hak istimewa sosial.(22)

Agama, menurut Sadr, memberikan manusia satu-satunya solusi untuk masalah dasar dan mendalam dari sifat manusia ini. Agama mengatasi masalah sifat manusia dengan menetapkan banyak saluran pengendalian diri yang secara tepat mengatur atau mengarahkan naluri manusia ke dalam perilaku sosial yang tepat. Dengan kata lain, agama akan mengakhiri pertentangan antara kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.

Mekanisme pertama untuk pengendalian diri adalah mekanisme spiritual, kekuatan psikologis yang membuat manusia mengendalikan perilakunya. Manusia adalah wakil Tuhan, yang berarti bahwa ia adalah wakil Yang Mahakuasa di bumi. Dalam pengertian ekonomi, ia adalah wali amanat Tuhan atas kekayaan yang diciptakan untuk umat manusia.

Pengertian tanggung jawab ini menyiratkan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatan ekonominya di hadapan Tuhan. Tanggung jawab juga berarti mengendalikan perilaku pribadi dan mengarahkan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan kehendak Tuhan.(23) Perilaku yang tidak pantas dan pemborosan kekayaan pemberian Tuhan akan membuat manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan mendatangkan hukuman yang berat. Dengan cara yang sama, menaati kehendak Tuhan menjamin pahala yang baik dan persetujuan Ilahi.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dialah yang telah mengangkat kamu sebagai khalifah di bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk menguji kamu terhadap apa yang telah diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksa-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (6:165)

Oleh karena itu, manusia diharapkan menerima petunjuk tentang bagaimana kekayaan yang diberikan Tuhan harus didistribusikan dan diperlakukan. Hubungan antara kehidupan sekarang dan akhirat inilah yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan sosial dan pribadi. Siapa pun yang berkorban demi orang lain akan diberi pahala.

Solusi keagamaan, oleh karena itu, bukanlah solusi materialistis, tetapi solusi spiritual dan melatih manusia untuk melayani orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi keuntungan sosial. Dengan melakukan hal itu, manusia juga melayani dan menguntungkan dirinya sendiri. Dalam Islam, rasa takut kepada Tuhan dan keinginan untuk mencari keridhaan-Nyalah yang menggantikan sifat manusia yang kompetitif dan serakah.

Jika agama berhasil mendidik manusia agar mampu menguasai naluri dan hawa nafsunya, maka tatanan sosial dapat terselamatkan dari pertentangan, penyalahgunaan, dan manipulasi individu.

Karena tujuan ini berpandangan utopis, Islam telah merumuskan mekanisme sosial untuk menjamin kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat manusia. Tuhan telah menetapkan peran pendeta bukan kepada individu semata, melainkan kepada umat manusia.

Masyarakat adalah wali Allah atas kekayaan ekonomi. Masyarakat, sebagai suatu kelompok, memegang tanggung jawab mengelola sumber daya alam dan kekayaan manusia demi manfaat dan kesejahteraan kelompok. Ayat Al-Qur'an berikut mengacu pada tanggung jawab sosial tersebut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْوَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Tetapi janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang bodoh harta yang telah ditugaskan Allah kepadamu untuk kamu kelola.” (4:5)

Menurut tafsiran Sadr terhadap ayat di atas, Allah menganggap kekayaan finansial orang yang tidak mampu secara mental sebagai kekayaan masyarakat. Seluruh masyarakat kemudian bertanggung jawab untuk tidak membiarkan penyalahgunaan kekayaan orang bodoh tersebut. Kontrol sosial atas kekayaan ekonomi tersebut membuat individu bertanggung jawab tidak hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan masyarakatnya sendiri.

Islam juga menolak nilai-nilai apa pun yang dikaitkan masyarakat dengan kepemilikan kekayaan ekonomi. Kemakmuran dan kemakmuran ekonomi individu bukanlah tanda-tanda prestise sosial. Islam ingin individu menganggap pekerjaan sebagai beban dan menempatkan tanggung jawab di pundak individu kaya untuk melayani dirinya sendiri dan orang lain.

Itulah cara untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan. (24) Kekayaan tidak seharusnya menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh individu dalam hidupnya, seperti dalam masyarakat kapitalis yang membuat manusia menggunakan segala cara yang mungkin untuk meningkatkan kepemilikan kekayaannya bahkan jika itu mendatangkan kerugian dan menindas kepentingan orang lain.

Akan tetapi, jika seseorang menganggap kekayaan sebagai sarana untuk mewujudkan keridhaan Allah, maka menolong sesama, bukan menindas mereka, menjadi norma sosial orang kaya dan makmur. Dengan kata lain, Islam bertekad untuk mengubah nilai-nilai sosial yang terkait dengan kepemilikan kekayaan dan hak milik pribadi. Tidak perlu menghapuskan kepemilikan hak milik pribadi sebagaimana yang disarankan oleh Marxisme. Kebijakan sosial penghapusan hak milik pribadi, menurut Sadr, tidak akan berhasil karena bertentangan dengan kodrat manusia. Satu-satunya solusi adalah mereformasi etos sosial sedemikian rupa sehingga kekayaan diubah dari tujuan individu menjadi sarana sosial untuk mencapai tujuan moral yang lebih tinggi.

Pembangunan Ekonomi

Bagian ketiga dari solusi Islam untuk masalah ekonomi, menurut Sadr, berkaitan dengan "mendorong produksi dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan hidup secara maksimal." (25) Allah telah menciptakan sumber daya alam yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia didorong untuk menggunakan kelimpahan karunia Allah tersebut demi keuntungannya.

Menurut Sadr, “Secara ideologis, Islam telah menetapkan pengembangan kekayaan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam semaksimal mungkin sebagai tujuan masyarakat.” (26) Islam mirip dengan kapitalisme dalam menegaskan tujuan ekonomi ini; namun, mereka berbeda dalam pendekatan untuk mencapainya.

Sementara kapitalisme “menolak segala cara pengembangan produksi atau peningkatan kekayaan yang menghalangi prinsip kebebasan ekonomi, Islam, di sisi lain, menolak cara-cara yang bertentangan dengan teori-teorinya tentang distribusi (sumber daya ekonomi) dan prinsip keadilannya.” (27)

Meskipun demikian, Islam, sebagaimana disebutkan sebelumnya, melarang individu mengejar tujuan-tujuan yang semata-mata materialistis, merendahkan keuntungan-keuntungan sementara dari keberadaan yang sementara ini. Sadr memandang kemakmuran ekonomi sebagai tujuan masyarakat yang berbudi luhur, bukan tujuan individu. Bagaimanapun, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu di bumi dan langit untuk melayani keberadaan manusia.(28)

Islam hanya menolak keuntungan materialistis sebagai ambisi utama manusia, yang membawanya pada penindasan terhadap orang lain. Islam mendorong zuhud (kesederhanaan) sebagai nilai yang melatih manusia untuk tidak menganggap kekayaan materialistis sebagai tujuan akhir dalam hidupnya.(29) Zuhud adalah mekanisme manusia untuk mengatur diri sendiri yang ia gunakan untuk melawan keinginannya dan mengarahkan tujuannya kepada Tuhan. Namun, itu bukanlah tujuan tatanan sosial orang beriman.

Cukuplah untuk menyebutkan bahwa kemakmuran dan standar hidup yang tinggi membantu umat manusia dalam perjalanannya menuju Tuhan. Penderitaan dapat menghalangi gerakan tersebut. Faktanya, ada hubungan langsung antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungannya dengan alam. Semakin banyak manusia berjuang untuk Tuhan, semakin berlimpah pula alam dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kemakmuran sosial adalah tanda kepuasan Tuhan terhadap manusia.

Sebaliknya, sikap manusia yang tidak bersyukur kepada Tuhan, yang mana ketidakadilan sosial merupakan ekspresi atau gejala lahiriahnya, berakibat pada kehancuran sumber daya ekonomi dan produktivitas serta kemerosotan eksistensi sosial manusia.(30)

Islam juga mempercepat dorongan sosial menuju produksi dalam peraturan agamanya. Di bawah sistem ekonomi Islam, penghasilan semata-mata dikaitkan dengan bekerja. Semua cara lain untuk memperoleh penghasilan dan kepemilikan dihapuskan. Kepemilikan sumber daya alam tidak dianggap sah tanpa upaya manusia yang terus-menerus untuk mengembangkannya.

Segala bentuk penghasilan yang tidak memerlukan tenaga manusia, baik dalam perdagangan maupun produksi, adalah haram. Karena alasan ini, penggunaan modal finansial untuk menghasilkan pendapatan dihapuskan. Satu-satunya cara yang sah untuk memanfaatkan modal adalah dengan menginvestasikannya dalam produksi dan menanggung risiko untung rugi.

Untuk menjamin pemanfaatan modal dalam pembangunan ekonomi, Islam melarang keras penimbunan uang dan memberlakukan pajak tahunan untuk menurunkan nilai kekayaan yang tidak digunakan dalam proses produksi. Selain itu, segala jenis kegiatan ekonomi yang tidak berguna, seperti perjudian, sihir, dan sulap, dilarang dalam Islam.(31)

Lebih jauh lagi, Islam mewajibkan umat Islam untuk mengeksplorasi semua bidang ilmu pengetahuan dan mencari sarana produksi yang efisien agar dapat memanfaatkan sumber daya alam lingkungan secara maksimal.(32)

Kekuatan ekonomi umat Islam dianalogikan dengan kekuatan militer mereka. Kekuatan Negara Islam dinilai berdasarkan keunggulan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya. Karena alasan ini, Islam sangat menekankan peran kepemimpinan politik untuk mengatur kegiatan ekonomi sosial guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan menghilangkan pemborosan.

Peran Negara

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam teori distribusi, Negara Islam memiliki hak kepemilikan tunggal atas sumber daya alam. Akibatnya, ia memiliki kendali mutlak atas semua aspek kegiatan ekonomi. Pemilik sumber daya alam atau komoditas primer, menurut Sadr, adalah pemilik tunggal komoditas sekunder.

Pada dasarnya, pemerintahan Negara Islam dapat menentukan aliran kekayaan dalam masyarakat dan menentukan proses ekonomi. Tujuan utama Negara Islam adalah untuk menetapkan kebijakan guna mengembangkan sumber daya alam secara maksimal demi kepentingan seluruh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut, negara berhak menyalurkan sumber daya ekonomi sosial untuk mencapai hasil produksi yang sebesar-besarnya yang dapat menyejahterakan seluruh rakyat. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum masyarakat dan menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat.

Berbeda dengan negara kapitalis, yang menyerahkan fungsi itu pada fluktuasi pasar. Tidak juga seperti teori Marxis-Leninis yang menganjurkan kontrol negara atas semua aspek kegiatan ekonomi. Negara Islam menetapkan arah kegiatan ekonomi, sekaligus memberi hak kepemilikan pribadi kepada individu untuk mencapai tujuan sosial. Peran pemerintah adalah mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, Islam telah memberikan keleluasaan yang tinggi kepada pemerintah dalam mengembangkan peraturan baru untuk menghadapi situasi ekonomi yang muncul. Sadr menyebut ketiadaan pembatasan dalam syariat sebagai manatiq al-faragh (bidang hukum yang bebas), di mana ahli hukum memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan putusan sesuai dengan prinsip-prinsip yurisprudensi.(33)

Ia menganggap bidang legislasi ini dari pihak pembuat undang-undang sebagai pendekatan yang realistis untuk memastikan pengembangan kegiatan ekonomi dan sarana produksi. Kepemimpinan Negara Islam kemudian dapat memulai legislasi dan peraturan baru yang dianggapnya sesuai dengan keadaan baru yang muncul untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat dan mengamankan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara maksimal.

Dengan kata lain, pemerintahan Islam bebas untuk mengadopsi berbagai macam kebijakan ekonomi mulai dari kontrol penuh terhadap ekonomi hingga kebebasan berwirausaha untuk mencapai tujuan sosialnya. Dalam hal ini, pemerintah harus bergantung pada para ekonom dan pakar untuk mencari alternatif kebijakan terbaik yang memungkinkan untuk mengatur arah ekonomi negara (dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengesampingkan teori distribusi).

Peran pemerintah yang tidak terbatas dalam perekonomian Negara Islam dibenarkan karena keterlibatan sosialnya yang substansial. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial semua orang.34 Sumber daya ekonomi di Negara Islam didistribusikan tidak hanya berdasarkan pekerjaan dan kemampuan untuk berproduksi, tetapi juga berdasarkan kebutuhan.

Tidak semua orang dalam masyarakat mampu bekerja, dan sebagian dari mereka yang mampu bekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Sadr mengidentifikasi tiga kelas ekonomi dalam masyarakat: (1) mereka yang memiliki kekuatan mental dan/atau fisik untuk menghasilkan lebih dari kebutuhan mereka; (2) mereka yang mampu bekerja, tetapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan pokok mereka; dan (3) mereka yang tidak memiliki kekuatan mental atau fisik untuk bekerja secara produktif.

Tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan kebutuhan kedua golongan terakhir, yang tidak terbatas pada kebutuhan dasar manusia. Rakyat di Negara Islam harus hidup bermartabat, yakni status ekonomi mereka harus ditingkatkan ke tingkat umum yang dapat diterima. Oleh karena itu, Negara harus memiliki sumber daya ekonomi untuk dapat membiayai program kesejahteraan sosial.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْۚ

“Apa saja harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk kota, maka itu milik Allah. Dan Rasul-Nya dan kaum kerabat, menjadikan yatim bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta rampasan itu janganlah menjadi harta yang diambil secara bergiliran di antara orang-orang kaya di antara kamu.” (QS. 59:7)

Ayat tersebut, menurut Sadr, menunjukkan dua hal: pertama, alokasi sumber daya ekonomi antara pemerintah dan orang-orang yang membutuhkan; kedua, distribusi kekayaan sedemikian rupa untuk mencegah orang kaya mengendalikan perekonomian.

Berdasarkan tafsir di atas, Sadr berpendapat bahwa prinsip-prinsip utama ekonomi Islam adalah: (1) kepemilikan publik (yaitu, Negara) atas alat-alat produksi dan distribusi, dan (2) perencanaan ekonomi yang tersentralisasi. Hanya melalui pengendalian seluruh sumber daya masyarakat oleh masyarakat, kebutuhan bersama akan jaminan sosial dapat dijamin dan hak-hak ekonomi esensial individu dapat diasuransikan.

Oleh karena itu, pemerintahan Islam yang sah mempunyai tanggung jawab untuk membuat rencana jangka panjang guna melayani kebaikan bersama dan mengatasi ketidakstabilan pasar.

Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan antarmanusia, tetapi berupaya menciptakan standar hidup yang adil. Untuk mewujudkan kondisi sosial ekonomi seperti itu, Islam, meskipun menetapkan pajak tetap yang harus dipungut dari orang-orang yang makmur, juga menetapkan mekanisme sosial dan moral. Gaya hidup yang mewah dan boros sama sekali tidak dianjurkan dalam Islam.

Islam juga melarang pemborosan dalam produksi dan konsumsi untuk mengarahkan sumber daya ekonomi guna menghasilkan komoditas yang memenuhi kebutuhan semua orang dan mewujudkan keadilan sosial. Negara juga memiliki kewenangan untuk mengatur upah dan harga guna mengatasi keegoisan dan keserakahan mereka yang memiliki kekayaan ekonomi dan memastikan standar hidup yang adil bagi semua orang. Singkatnya, tujuan utama Negara Islam adalah kemakmuran semua warga negara.

Catatan kaki

1. Al‑Sadr, “al‑Janib al‑'iqtisadi min al‑nizam al‑'Islami,” (Perspektif Ekonomi Sistem Islam) dalam Ikhtarnalak, 112‑113.

2. Al-Sadr, “Al-Nizam al-'Islami muqaranan bil-nizam al-ra'smali wa al-Markisi” (Sistem Islam Dibandingkan dengan Sistem Kapitalis dan Sistem Marxis) dalam Ikhtarnalak, 160.

3. Ibid., hlm. 161.

4. Al‑Sadr, Iqtisaduna (Ekonomi Kita) (Beirut: Dir al‑Ta'aruf, 1982), 311313.

5. Di sini Sadr tampaknya mengacu pada pandangan Thomas Robert Malthus. Ia mengabaikan para pemikir ekonomi kapitalis lain yang percaya bahwa sumber masalah ekonomi adalah distribusi kekayaan ekonomi.

6. Al‑Sadr, “al‑Nazariyyah al‑'Islamiyyah li‑tawzi' al‑masadir al‑tabi'iyyah” (Teori Islam tentang Distribusi Sumber Daya Alam) dalam Ikhtarnalak (Beirut: Dar al‑Zahra', 1982), 136‑137.

7. “Al‑Nazariyyah,” 138.

8. Iqtisaduna, 433.

9. Ibid., 483.

10. Iqtisaduna, 519‑520.

11. Ibid., hal. 5 2.

12. “Al‑Nazariyyah al‑'Islamiyyah li tawzi',” 148.

13. Al Sadr, Khutat tafsiliyyah `an iqtisad al mujtama` al 'Islami (Dasar Umum Ekonomi

Masyarakat Islam), dalam al Islam yaqud al hayat, 88.

14. Iqtisaduna, 619.

15. Iqtisaduna, 584.

16. Al‑Khutat al‑tafsiliyyah, 97.

17. Ibid., 99.

18. Al-Khutat, 561.

19. Iqtisaduna, 605.

20. Iqtisaduna, 618.

21. Ibid., hal. 625–627.

22. “Al‑Nizam al‑Islami muqaranan,” 170.

23. Iqtisaduna, 536‑537.

24. Iqtisaduna, 568.

25. Iqtisaduna, 649.

26. Iqtisaduna, 650.

27. Ibid., 649.

28. Sadr, untuk mendukung argumennya, mengutip surat Imam `All (A) kepada gubernur Mesir yang menggambarkan tatanan sosial orang-orang beriman sebagai tatanan yang mencakup kemakmuran dunia dan akhirat. Lihat Iqtisaduna, 651.

29. Di sini Sadr memberikan penafsirannya tentang dua perangkat tradisi kenabian yang tampaknya saling bertentangan, yang sebagian menganjurkan penghematan dan menolak keuntungan materialistis, dan sebagian lainnya mengajak manusia untuk memanfaatkan kekayaan demi keuntungannya sendiri. Ia tidak melihat adanya kontradiksi antara keduanya ketika yang pertama dipandang sebagai sesuatu yang mencegah manusia menjadikan kekayaan ekonomi sebagai tujuan akhir hidupnya. Lihat Iqtisaduna 669‑672.

30. Al‑Sadr, Muqaddimah fl al‑ tafsir(Kuwait:al‑Dir al‑'Islimiyyah, 1982), 104‑107.

31. Iqtisaduna, 670.

32. Ibid, 671.

33. Menurut Sadr, seorang ahli hukum tidak boleh mengubah salah satu prinsip utama Islam, yaitu bidang halal dan haram, yang masing-masing wajib dan dilarang; tetapi ia boleh bertindak dalam bidang masalah "sekunder", yaitu mandub dan makruh, yang masing-masing 'diinginkan' dan 'dicela'. Seorang ahli hukum boleh melarang tindakan mandub, atau menganjurkan tindakan makruh.

34. Iqtisaduna, 60.

*Artikel ini dimuat dalam https://www.icit-digital.org/articles/an-islamic-perspective-of-political-economy-the-views-of-late-muhammad-baqir-al-sadr, diakses 18 Januari 2025, jam 05.00.